Sampai akhir Februari kemarin, fokus pemerintah terkait virus COVID-19 tampak hanya berotasi pada dampak ekonomi saja. Presiden Joko Widodo bahkan dalam rapat terbatas sehari setelah WHO memberikan statemen, hanya fokus pada dampak ekonomi, daripada mitigasi kesehatan.

“Siapkan seluruh instrumen, baik monetert maupun fiskal untuk digunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi negara kita,” demikian salah satu poin arahan Jokowi kepada para pembantunya soal virus Corona ini.

Sementara poin kedua, Jokowi menekankan soal memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). Selain itu, ia juga meminta agar meningkatkan promosi untuk menyasar ceruk pasar wisman yang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi Cina, Korea, dan Jepang. Ketiga negara itu memang tercatat sebagai negara dengan wabah Corona cukup akut. (Baca:Kompas)

Sehari sebelumnya, sejumlah media mengutip artikel The Economist yang menulis demikian. Dikutip dari Suara, para WNI yang telah dievakuasi dari Wuhan menjalani karantina di Natuna selama dua pekan. Selama itu pula mereka tidak dites virus corona. Kementerian Kesehatan berdalih pengujian tidak dilakukan lantaran harga alat pengujian yang mahal. 

"Padahal terkait pendanaan, pada Senin, 2 Maret kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyebut kemungkinan menambah anggaran Kemenkes untuk mengatasi virus Covid-19. Ini semuanya ranah Menteri Kesehatan, jadi bagaimana Bapak Menkes melakukan langkah-langkah untuk pertama mengidentifikasi, mendeteksi containment, atau mencegah penyebarannya dengan melakukan tindakan lebih serius, cepat, dan tepat . " Tutur Indra Kelana , Ketua Umum PW PII Sumut.

" Pemerintah menyatakan bahwa jumlah pasien Covid-19 yang disebabkan virus corona masih bertambah. Bahkan para medis yang dalam hal ini berjuang di garis terdepan juga turut menjadi korban.  Update berita terbaru dari indopos, 6 perawat meninggal dunia karena tangani kasus Covid-19. Oleh karena itu, dalam hal ini sangatlah dibutuhkan  fasilitas kesehatan berstandar internasional  yang digunakan  dalam proses penanganan Covid-19 ini ." Lanjut Indra Kelana menambahi.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah pusat hingga Minggu (5/4/2020) pukul 12.00 WIB, total ada 2.273 pasien Covid-19 di Tanah Air.

Dengan demikian, terdapat penambahan 181 pasien yang dinyatakan positif virus corona dalam 24 jam terakhir. Pernyataan ini disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Minggu sore.

"Bertambah lagi 181 orang konfirmasi positif, sehingga total menjadi 2.273," ujar Achmad Yurianto. 

Para Medis dalam hal ini telah menjadi pahlawan utama yang berjuang untuk menanggulangi wabah Corona virus ini. Mereka telah melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai medis, namun ironisnya pemerintah masih kurang serius, begitu juga Kemenkes lambat dalam menangani kasus ini selaku fasilitator . Hal itu terlihat dari minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan berstandar internasional  untuk menunjang proses penanganannya. 

Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Utara, mengikuti berita terkait kasus Covid-19 dan mendesak agar pemerintah pusat serta Sumatera Utara sendiri  lebih serius dalam penanganan pandemi Covid-19. Terkhusus kepada Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang melingkupi  permasalahan ini. Agar tidak terjadi lagi penambahan kasus yang akan menimpa masyarakat pada umumnya dan tenaga medis khususnya. 

PW PII Sumut juga akan melakukan investigasi lebih lanjut secara mandiri terkait dengan informasi kasus Covid-19 dari masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Sebagai acuan dalam analisis dan tabulasi data guna memantau perkembangan kasus Covid - 19  di Sumatera Utara.